Terkait Penanganan Banjir Kota Jakarta

Banjir bukan kejadian yang langka bagi masyarakat Jakarta. Buruknya sistem pananggulangan banjir  menjadi bukti kurangnya keefektifan dan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan penanggulangan banjir. Banjir baru-baru ini bukan hanya menghambat perekonomian secara khusus di kawasan Jakarta, akan tetapi juga menelan puluhan korban jiwa. Banjir juga menimbulkan terjadinya tanah longsor di Kudus (https://www.google.com/#). Tanah lempung yang berpotensi menyerap air menyebabkan merosotnya kekuatan tanah memberikan potensi terjadinya tanah longsor. BMKG selaku aparat pemerintah
telah berupaya dalam meminimalisir intensitas hujan dengan teknologi rekayasa cuaca. Namun, pencegahan ini masih menjadi masih belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Banjir yang menggenangi kota Jakarta secara terus-menerus terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan tak terhindarkan. Buruknya sistem tata kota, pemukiman yang liar, pembuangan sampah sembarangan, limbah domesitk dan limbah industri serta buruknya sistem resapan air juga turut mengambil andil penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Terjadinya peningkatan tajam pemukiman liar penduduk yang tidak sebanding dengan tutupan hutan/vegetasi yang mulai merosot mengindikasikan kurangnya kebijakan pemerintah dalam menegakkan peraturan tata kota. Keseriusan pemerintah dalam penanganan banjir masih dipertanyakan. Lambatnya sistem kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir bukan hanya berdampak pada jangka pendek ini, namun juga waktu jangka panjang.Untuk itu, perlu dipikirkan penanganan terbaik oleh pemerintah terkait dengan banjir yang menggenangi kota Jakarta ini.

Solusi-solusi untuk jangka pendek dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan banjir, serta memberikan warning atau peringatan sedini mungkin pada masyarakat untuk segera mengungsi apabila terjadi banjir. Pengoptimalan sukarelawan serta penggalangan dana bagi korban banjir juga merupakan langkah positif pemerintah bagi masyarakat. Pembenahan saluran-saluran air perlu dilakukan secara cepat oaleh pemerintah. Koordinasi yang baik antara warga dan masyarakat dalam penanganan banjir sangat diperlukan dalam meningkatkan peran masyarakat.

Dalam penaggulangan banjir sistem marathon, pemerintah perlu melihat titik-titik daerah terjadinya rawan banjir. Perlunya pemetaan banjir agar dapat ditelusuri penyebab serta solusi terbaik dalam menanggulangi banjir. Apabila telah dilakukan pemetaan, maka mulailah bergerak dalam sistem renovasi tata kota secara cepat dan terencana. Warga yang letak lokasi rumahnya hendak dilakukan pengoperasian renovasi dapat diberikan lokasi pengungsian sementara bagi masyarakat dan bantuan dana bagi pihak terkait. Pembangunan waduk di daerah rawan banjir (http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/13/1310305/Dampak.Normalisasi.Waduk.Pluit.Sudah.Mulai.Dirasakan), dan juga  memaksimalkan daerah resapan air turut menjadi andil dalam rangka pembangunan Jakarta bebas banjir. Selain itu, perlunya penggusuran daerah pemukiman penduduk yang liar dengan tidak lupa memberikan bantuan dana bagi mereka yang tak memiliki tempat tinggal. Reforestrasi dan rehabilitasi lahan serta penanganan dalam pembuangan limbah juga perlu dilakukan pemerintah bagi kota Jakarta. Pengendalian kerusakan lingkungan akan menimbulkan efek yang positif bagi pembenahan kota Jakarta.

Kesadaran dari masyarakat dalam mencegah benjir merupakan solusi yang paling utama. Sikap untuk tidak membuang sampah sembarangan serta membangun pemukiman liar dapat membantu pemerintah dalam kinerjanya. Masyarakat turut mengambil peran penting dalam menjadikan kota Jakarta menjadi kota yang nyaman, bersih dan layak, serta bebas banjir.